Sejarah Kelas 9 | Bentuk Ancaman terhadap Disintegrasi Bangsa Indonesia


Sejarah Kelas 9 | Bentuk Ancaman terhadap Disintegrasi Bangsa Indonesia

Apa Ancaman Disintegrasi Bangsa

Artikel ini membahas formulir, serta latar belakang ancaman disintegrasi nasional di Indonesia.

Sesuai dengan judulnya, dalam artikel ini kita akan membahas ancaman disintegrasi nasional, tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebagai negara baru yang memproklamirkan kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada waktu itu mulai membersihkan dan mencoba untuk mempersiapkan sistem pemerintahan baru yang ideal, yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia, juga sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945.

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, tentu ada banyak minat dari berbagai kelompok yang tersebar di seluruh kepulauan tersebut. Banyak kepentingan telah memicu konflik yang dapat mengancam integritas negara.

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang disintegrasi nasional, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu disintegrasi negara. Disintegrasi bangsa adalah sebuah peristiwa ketika suatu bangsa terpecah.

Banyak pemicunya. Jika di Indonesia, ada 3 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama adalah karena konflik ideologis, yang kedua adalah karena konflik kepentingan atau tentara, dan yang ketiga adalah karena konflik negara atau sistem pemerintah.

Ancaman Disintegrasi Bangsa

Konflik Ideologis

Konflik ideologis di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu pemberontakan PKI Madiun terjadi. Awalnya, ancaman datang setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno-Hatta. Amir adalah perdana menteri kedua ekonomi Republik Indonesia.

Amir Syarifuddin kecewa dengan keputusan untuk mengurangi itu. Dia kemudian menciptakan Front Demokrasi Rakyat. Suatu organisasi gabungan partai-partai kiri, atau komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dengan FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).

Amir Syarifuddin kemudian menerima bantuan dari Musso, yang merupakan tokoh dari PKI. Sekembalinya dari Moskow, Musso dan PKI Madiun-nya segera bergabung dengan FDR untuk mencapai tujuan ini.

Tujuan Amir Syarifuddin dalam membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berbasis di Madiun.

Pada 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia, yang berbasis di Madiun.

Berita ini juga sampai ke pemerintah pusat. Untuk mencegah pemberontakan yang berkelanjutan, pemerintah mengirim pasukan bersenjata ke Madiun, dan pertempuran pun terjadi.

Sebagai hasil dari pertempuran ini, Musso, yang adalah pemimpin PKI, ditembak mati. Sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan dipenjara. Sementara pasukan PKI lainnya ditangkap, beberapa dari mereka melarikan diri ke wilayah Kediri.

Konflik ideologis kedua adalah pemberontakan DI / TII (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia) yang terjadi di beberapa bagian Indonesia. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Pemberontakan DI / TII ini dimulai di Jawa Barat. Setelah itu terjadi Perjanjian RenvilleTNI, yang berada di dalam garis markas Van Moek, harus memindahkan pasukannya ke wilayah Republik Indonesia. Pasukan TNI yang saat itu berada di Jawa Barat juga diminta pindah ke wilayah Indonesia seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga beberapa daerah di Sumatera.

Baca juga: Kerugian Indonesia dalam Perjanjian Renville

Namun, kebijakan ini ditolak oleh beberapa prajurit Indonesia yang berada di Jawa Barat, yaitu tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, dengan dukungan pasukan tentara Islam yang melihat kekosongan kekuasaan di Jawa Barat, segera mengumumkan pembentukan Negara Islam Indonesia, tepatnya pada bulan Agustus 1948.

Pemberontakan yang dilakukan oleh DI / TII segera direspon oleh pemerintah dengan mengirimkan pasukan pasukan divisi Siliwangi. Operasi serangan ini disebut operasi Baratayudha atau operasi pagar betis.

Operasi Baratayudha ini berhasil memadamkan pemberontakan DI / TII di Jawa Barat. Sementara Kartosuwiryo, pada tahun 1962 terbunuh karena ditembak oleh pasukan tentara Siliwangi, di Tasikmalaya.

Lalu bagaimana dengan DI / TII di daerah lain?

Pemberontakan akibat perbedaan ideologi terus tumbuh dan terjadi di beberapa daerah. Namun, pemerintah melalui pasukannya berhasil menghancurkan dan menaklukkan pasukan DI / TII dan para pemimpin mereka.

Distribusi DITII di Indonesia

Sekarang untuk konflik PKI G30S sendiri, hingga saat ini masih belum jelas siapa yang salah dan siapa yang menjadi korban. Banyak versi mengatakan bahwa gerakan ini hanya propaganda oleh pemerintah Orde Baru, beberapa mengatakan ini adalah konflik militer, ada yang mengatakan itu adalah kesalahan PKI, ada yang mengatakan itu salah dari CIA.

Konflik Kepentingan atau Tentara

Untuk konflik kepentingan, contohnya adalah kasus Konflik APRA atau Tentara Ratu Adil yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Januari 1950.

Apa itu Ratu Adil? Jadi ada karakter bernama Jayabaya. Jayabaya meramalkan bahwa suatu hari akan ada seorang Ratu Adil, seorang pemimpin yang akan membawa kemakmuran.

Memanfaatkan prediksi Jayabaya ini, Komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling, berusaha mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Bandung. Tujuan Westerling adalah mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan menghancurkan pasukan APRIS (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Raymond Westerling

Raymond Westerling. Sumber: Riaubernas.com

Raymond Westerling kemudian menerima dukungan dari Sultan Hamid II, yang berasal dari Pontianak. Sultan Hamid II bergabung dengan APRA, karena ia kecewa dengan pemerintah Indonesia, karena ia tidak diangkat menjadi menteri pertahanan.

Sultan Hamid II memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan Sultan Hamengkubuwono IX, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan, dan juga T.B. Simatupang.

Raymond Westerling dan Sultan Hamid II bersama pasukannya yang merupakan mantan prajurit KNIL, berencana untuk menyerang Jakarta.

sultan-hamid-ii

Sultan Hamid II. Sumber: Boombastis.com

Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menghancurkan APRA ini. Tahun penghancuran juga terjadi pada tahun 1950. Memang, pemberontakan APRA tidak berlangsung lama. Hingga akhirnya Sultan Hamid II ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Raymond Westerling, berhasil melarikan diri ke Belanda.

Baca juga: Tokoh Terkenal untuk Kemerdekaan Republik Indonesia

Selanjutnya adalah Pemberontakan Andi Aziz yang terjadi dari bulan Maret hingga April 1950, di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz dulunya adalah pasukan KNIL atau tentara Hindia Belanda. Andi Aziz dan pasukannya memberontak karena mereka tidak senang dengan kedatangan APRIS.

Dalam pemberontakan ini, Andi Aziz menculik beberapa komandan APRIS. Selain tidak senang dengan kedatangan APRIS, Andi Aziz juga berusaha membela Negara Indonesia Timur (NIT).

Pemberontakan Andi Aziz langsung dikalahkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Sebelum penggerebekan ini, Andi Aziz sebenarnya telah diberi toleransi oleh pemerintah untuk melapor ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam. Pemerintah ingin mencoba mengakomodasi keinginan Andi Aziz.

Tetapi kedatangan Andi Aziz di Jakarta telah melewati batas waktu. Jadi, ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap dan diadili.

Berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dimotivasi oleh perlawanan rakyat Maluku terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur ingin dimasukkan ke dalam Republik Indonesia.

Tetapi, orang-orang dari Indonesia timur lainnya, memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia, oleh karena itu, orang-orang Maluku mendirikan negara mereka sendiri, Republik Maluku Selatan.

Pemberontakan RMS ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

Untuk mengkondisikan RMS, pemerintah Indonesia juga mengirim Dr. J. Leimena untuk bernegosiasi dengan Soumokil. Namun, upaya Leimena tidak berakhir dengan cara yang manis. Soumokil masih tidak mau bernegosiasi dengan Republik Indonesia.

Kemudian, Kolonel Alex Kawilarang dan pasukannya dikirim untuk menaklukkan RMS. Akhirnya, pada tahun 1963 Soumokil ditangkap di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.

Konflik Negara atau Sistem Pemerintahan

Konflik yang terkait dengan sistem pemerintah, misalnya, adalah PRRI / PERMESTA. PRRI adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sementara PERMESTA adalah singkatan dari Universal Struggle.

Gerakan PRRI / PERMESTA ini terjadi di Sulawesi dan Sumatra. Alasan munculnya gerakan ini, adalah karena tentara di Sulawesi dan Sumatra merasa mereka tidak diperlakukan secara adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa bahwa tentara di Jawa jauh lebih sejahtera dan sejahtera.

Nah, karena itu, mereka mulai membangun dewan mereka sendiri. Ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan juga Dewan Garuda. Tujuan pembuatan dewan ini, adalah untuk merebut pemerintahan di daerah masing-masing.

Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpin masing-masing, di antara mereka

Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein
Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon
Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual
Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian

Dewan-dewan ini dipersatukan oleh Letkol Achmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958, bersama dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat, dalam sebuah pemberontakan PRRI.

Achmad Husein pada saat yang sama memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa pemberontakan telah dibentuk dan didirikan. Berita tentang pemberontakan PRRI menyebar ke bagian lain Sulawesi. Karena itu, gerakan dukungan dari komunitas untuk PRRI, yang disebut PERMESTA, muncul.

Pemberontakan ini segera direspon oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan operasi militer. Operasi militer pertama dimaksudkan untuk mengurangi PRRI, dan operasi ini disebut Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Yani.

Sementara operasi untuk mengurangi PERMESTA, disebut Operasi Merdeka dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto H.

Naaah, itu tentang gambaran ancaman disintegrasi nasional yang telah terjadi di Indonesia. Konflik terjadi dalam jarak dekat, dan terjadi setelah Sukarno memproklamirkan Indonesia.

Jadi sebenarnya wajar jika konflik seperti itu muncul, karena dalam perjuangan kemerdekaan, kekuatan yang ikut serta banyak berkontribusi dan dari berbagai daerah. Dengan demikian, ada juga banyak kelompok yang ingin kepentingan mereka diimplementasikan.

Tetapi, sebagai negara yang membangun sistem pemerintahan, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang memicu perpecahan. Untuk alasan ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus adil dan dapat memenuhi hak-hak warga negaranya.

Bagaimana Anda memahami apa itu dan bagaimana ancaman disintegrasi nasional? Jika Anda masih ingin menggali lebih banyak informasi, Anda dapat benar-benar belajar dengan ditemani oleh tutor yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah. Tentunya di ruang belajar. Jadi, jangan lupa untuk menginstal Aplikasi Ruangguru, dan berlangganan.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

More From: Ruang Guru

DON'T MISS